Isu-Isu Kemanusiaan

3/26/2019 Tuesday, March 26, 2019

Pengungsi dan Pencari Suaka

Penanganan pengungsi dan pencari suaka dilakukan melalui Desk Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan Perdagangan Manusia (P2LNPM) di bawah Kemenko Polhukam. Dalam koordinasinya dengan UNHCR dan IOM, Pemri memfasilitasi sekitar 13.840 pengungsi dan pencari suaka yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia terlepas dari status Indonesia yang bukan Negara Pihak Konvensi Pengungsi 1951.

 

Dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri di Indonesia, khususnya khususnya dalam situasi darurat, Pemerintah Indonesia secar akonsisten memberikan pertimbangan khusus berlandaskan prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global, serta menghormati prinsip-prinsip kebiasaan internasional dalam penanganan pengungsi seperti non-refoulement.

 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden no. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang dipergunakan sebagai landasan normatif dan koordinatif bagi Kementerian/Lembaga dan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri dengan pelibatan peran Pemerintah Daerah. Perpres tersebut mengatur tahapan penanganan pengungsi di Indonesia pada saat penemuan, pengamanan, penempatan sementara, dan pengawasan keimigrasian.

 

Sebagai salah satu tindak lanjut Perpres, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM saat ini tengah menyusun Memorandum Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR terkait Data Sharing Pengungsi. Dengan adanya MoU tersebut diharapkan  dapat meningkatkan pengawasan Pemerintah terhadap pengungsi yang berada di Indonesia, serta mengurangi potensi masuknya pengungsi melalui jalur reguler (pelanggar keimigrasian murni).


Hukum Humaniter Internasional

Indonesia telah menjadi negara pihak pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949 melalui aksesi dengan Undang-Undang No. 59 tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Empat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, namun saat ini belum meratifikasi protokol-protokol tambahan tahun 1977 dan 2005.

 

Sebagai negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949, Indonesia berkomitmen untuk terus memajukan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Humaniter Internasional untuk menjadi pedoman perilaku bagi para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam kaitan ini, pemajuan dan penghormatan Hukum Humaniter Internasional perlu terus dilakukan oleh semua aktor di semua tingkatan, baik nasional, regional, dan global.

 

Selain itu, Indonesia juga telah terlibat aktif dalam pembahasan berbagai rancangan resolusi di Sidang Majelis Umum PBB, baik dalam mekanisme New York maupun Jenewa, terkait dengan pemajuan dan penyebaran prinsip Hukum Humaniter Internasional, seperti Rancangan Resolusi mengenai “Safety and security of humanitarian personnel and protection of the United Nations personnel" dan “Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United nations". Lebih lanjut, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya pembahasan guna memastikan dan meningkatkan efektivitas implementasi prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.

 

Indonesia juga telah terlibat aktif di dalam pembahasan penguatan hukum humaniter internasional pada pertemuan International Conference of the Red Cross and Red Crescent pada tanggal 7-11 Desember 2015 lalu. Pertemuan telah mengesahkan sejumlah resolusi terkait penguatan implementasi hukum humaniter internasional, perlindungan terhadap aktor kemanusiaan dan tenaga kesehatan di dalam situasi konflik, pencegahan kekerasan berbasis seksual dan gender, serta penguatan kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan di dalam aksi kemanusiaan.

 

Bantuan Kemanusiaan dan Tanggap Bencana

UNOCHA melaporkan bahwa krisis kemanusiaan global yang terjadi di berbagai belahan dunia sepanjang 2017 merupakan salah satu yang terburuk setelah Perang Dunia II. Tercatat hampir 140 juta orang terkena dampak akibat krisis atau meningkat dua kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kebutuhan pendanaan untuk bantuan kemanusiaan meningkat menjadi sebesar USD 24 milyar dollar. Berbagai consolidated appeals yang dilakukan OCHA sepanjang tahun 2017 hanya mampu memenuhi sekitar 52% dari total kebutuhan pendanaan untuk bantuan kemanusiaan.


Meningkatnya jumlah manusia terkena dampak akibat krisis kemanusiaan secara umum disebabkan oleh dua faktor utama yaitu:

  • Belum terselesaikannya sejumlah krisis kemanusiaan global yang berkepanjangan, misalnya Konflik di Congo, Sudan, dan Somalia telah berlangsung lebih dari 18 tahun. Ditambah lagi belum tercapainya penyelesaian konflik di Timur Tengah, seperti di Suriah, Yaman, dan Palestina.
     
  • Munculnya krisis kemanusiaan baru yang diakibatkan konflik maupun bencana alam. Misalnya Kekerasan yang terjadi di Myanmar; bencana angin topan di kawasan Karibia; serta bencana kekeringan di negara-negara Afrika, seperti Nigeria, Sudan Selatan, dan Somalia.


Berdasarkan laporan UNHCR, hingga 2017 krisis kemanusiaan telah menyebabkan lebih dari 67 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan wilayahnya, khususnya di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Sebanyak 17 juta orang kini berstatus pengungsi di bawah “care" UNHCR. Di tingkat kawasan Asia Pasifik, krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State Myanmar telah menyebabkan 900 ribu orang Rakhine mengungsi ke wilayah Cox's Bazaar Bangladesh.

 

Krisis kemanusiaan di tingkat global dan kawasan juga berimbas kepada Indonesia. Hingga Desember 2017 tercatat lebih dari 13,800 pengungsi dan pencari suaka berada di Indonesia. Diperkirakan jumlah pencari suaka yang akan transit di Indonesia akan terus meningkat.


Pada isu kebencanaan, Asia Pasifik masih menjadi kawasan dengan jumlah wilayah rentan bencana terbanyak di dunia. Menurut UNISDR dalam satu dasawarsa terakhir lebih dari 2,600 bencana terjadi di kawasan Asia Pasifik dengan korban jiwa mencapai 385,000 jiwa, dan 1,7 juta jiwa terkena dampak. Kerugian ekonomi yang disebabkan bencana mencapai di kawasan Asia Pasifik mencapai sepanjang tahun 2016 mencapai USD 77 miliar. Penelitian UNESCAP mengindikasikan bahwa dalam periode 2015-2030, dari total kerugian ekonomi global yang disebabkan oleh bencana alam, sekitar 40% nya berasal dari kawasan Asia Pasifik.


Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di kawasan dengan potensi bencana alam yang cukup tinggi. BNPB mencatat sepanjang 2017 telah terjadi lebih dari 2.000 bencana alam di Indonesia, seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, abrasi air laut, dan gunung meletus. Kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun.


 
Peran Indonesia dalam memajukan agenda kemanusiaan dan kebencanaan di Forum Multilateral

Sebagaimana diamanatkan Konstitusi, Pemerintah Indonesia terus berperan aktif dalam mendukung upaya penanganan dan penyelesaian krisis kemanusiaan global. Masyarakat global pun semakin meningkatkan pengharapan kepada Indonesia untuk dapat berperan lebih dalam upaya penanganan dan penyelesaian krisis global baik akibat konflik maupun bencana. Dalam hal ini dalam Rapat Kerja Kepala Perwakilan bulan Februari 2018 Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebagai negara besar sudah saatnya Indonesia membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan, dan tidak tidak lagi bergantung pada bantuan negara lain.


Pada tataran Multilateral, kontribusi Indonesia dalam upaya penanganan dan penanggulangan krisis kemanusiaan diantaranya disalurkan melalui peran aktif dalam upaya norms-setting serta monitoring dan evaluasi penanganan isu kemanusiaan dalam kerangka PBB. Pokok-pokok utama kepentingan Indonesia terkait penanganan dan penanggulangan isu kemanusiaan dalam kerangka PBB adalah: (i) Penghormatan dan penegakan terhadap ketentuan dari berbagai hukum internasional; (ii) Penghormatan dan penegakan prinsip-prinsip utama humanity, impartiality, neutrality dan independence; (iii) perlindungan dan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat terkena dampak krisis kemanusiaan, serta pelibatan dan pemberdayaan masyarakat terkena dampak; terutama kelompok rentan seperti manula, perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; (iv) efektifitas, efisiensi, inklusifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan kemanusiaan; (v) penghormatan terhadap kedaulatan pemerintah dan rakyat dari negara terkena dampak; (vi) penyelesaian akar permasalahan di negara asal; (vii) keamanan dan keselamatan dari aktor kemanusiaan dan fasilitas sipil; (viii) komitmen dan kerjasama internasional dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian krisis kemanusiaan; dan (ix) perhatian terhadap kekhususan, tantangan dan perbedaan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam berperan dan berkontribusi terhadap upaya penanganan dan penyelesaian krisis kemanusiaan.


Memahami pentingnya pendanaan bagi upaya pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat terkena dampak krisis kemanusiaan global, Indonesia terus berkontribusi terhadap beberapa entitas kemanusiaan dalam sistem PBB, diantaranya Central Eemergency Response Fund (CERF) yang dikelola UNOCHA dan UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees.


Indonesia secara konsisten menyampaikan kontribusi sukarela tahunan kepada CERF yang jumlahnya terus ditingkatkan hingga USD 220.000 mulai tahun 2017. Total Kontribusi Indonesia pada CERF mencapai lebih dari USD 1 juta, dan menjadikan Indonesia sebagai negara kontributor CERF terbesar di Asia Tenggara.


Pengakuan komunitas internasional terhadap kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan juga ditunjukkan dengan ditunjuknya perwakilan Indonesia sebagai salah satu anggota Advisory Board for CERF tahun 2019 – 2020, Rahmawati Husein.


 
Global Compact on Refugees (GCR)

Guna mendukung upaya global dalam penanganan dan pencarian solusi berkelanjutan (durable solution) terhadap krisis pengungsi global, Indonesia telah berperan aktif dalam pembahasan penyusunan Global Compact for Orderly migration and Refugees sejak tahun 2015 hingga diadopsinya Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran oleh Majelis Umum PBB di tahun 2016.


Sebagaimana dimaklumi, salah satu mandat dari Deklarasi New York adalah rangkaian pembahasan dan negosiasi untuk penyusunan Global Compact on Refugees (GCR). GCR diharapkan dapat menjadi rujukan/ blueprint bagi penanganan krisis pengungsi global, terutama dalam situasi darurat, dengan tujuan antara lain: (i) Mengurangi beban host countries; (ii) Meningkatkan kemandirian pengungsi; (iii) Memperluas solusi yang berfokus kepada peran negara ketiga (expanding third-country solutions); dan (iv) Mendukung kondisi yang kondusif bagi pemulangan sukarela dan sustainable para pengungsi.


Rangkaian negosiasi untuk GCR diselenggarakan pada bulan Februari – Juli 2018 dan telah diresmikan pada tahun 2018 pada Sidang Majelis Umum PBB ke -72. Adapun pokok-pokok kepentingan yang selalu Indonesia kedepankan dalam pembahasan GCR adalah: (i) GCR tidak sebagai pembentukan norma hukum baru untuk menggantikan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, melainkan untuk memperkuat kerangka pengaturan yang telah ada; (ii) pembahasan isu pengungsi dalam kerangka GCR, dan isu migrasi dalam kerangka GCM harus dilakukan terpisah; (iii) beban dan tanggung jawab penanganan pengungsi harus dibagi secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan nasional setiap negara dan kewajiban yang dimandatkan oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967; dan (iv) GCR harus merefleksikan komitmen yang kuat pada upaya-upaya pencapaian durable solutions, yaitu penyelesaian akar permasalahan di negara asal serta peningkatan dan percepatan proses resettlement dan admisi kemanusiaan oleh negara-negara tujuan pengungsi.



Agenda Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Global

Sebagai salah satu Negara paling rawan terhadap bencana, Indonesia memiliki kepentingan dalam memajukan isu pengelolaan dan pengurangan risiko bencana, baik di tingkat global maupun nasional. Lebih lanjut, mempertimbangkan pengalaman Indonesia dalam menghadapi bencana berskala besar, masyarakat internasional juga berharap agar Indonesia dapat terus berkontribusi terhadap upaya memajukan pengelolaan dan pengurangan risiko bencana di tingkat global.


Pada konteks nasional, Indonesia senantiasa mendorong perubahan paradigma penanganan isu bencana dari responsif ke preventif serta menekankan pentingnya keterkaitan antara pengelolaan dan pengurangan risiko bencana dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

 

Indonesia memberikan perhatian penting dan terlibat aktif dalam berbagai kerja sama, baik regional maupun internasional, di bidang penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Dalam hal ini, kepemimpinan Indonesia tercermin melalui sejumlah capaian penting Indonesia di bidang penanganan bencana, antara lain:

  • Penganugerahan Global Champion on Disaster Risk Reduction oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon kepada Pemerintah Indonesia pada November 2011 atas kontribusi pemerintah dalam mengadvokasi dan memajukan tujuan dan prioritas Hyogo Framework for Action (HFA), serta mengintegrasikan HFA ke dalam rencana nasional penanggulangan bencana.

  • Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) ke-5 di Yogyakarta pada tanggal 22 – 25 Oktober 2012 yang menghasilkan Deklarasi Yogyakarta di mana negara-negara berkomitmen untuk meningkatkan penguatan ketangguhan (resilience) pada tingkat lokal untuk mengurangi resiko bencana.

  • Peran aktif Indonesia menjadi bridge builder di dalam menjembatani perbedaan mendasar antara negara-negara maju dan negara berkembang dalam negosiasi dokumen Sendai Framework For Disaster Risk Reduction (SFDRR) pada pertemuan World Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR) ketiga di Sendai, Jepang pada bulan Maret 2015.
Keberhasilan Indonesia dalam pertemuan tersebut antara lain :
  • diterimanya konsep "disaster-prone countries with specific characteristic, such as archipelagic countries, as well as countries with extensive coastlines".
  • Pentingnya peningkatan kapasitas lokal dalam penanggulangan bencana, termasuk implementasi dan pengarusutamaan DRR pada tingkat lokal.
  • Pengakuan terhadap pentingnya pengembangan traditional knowledge dan local wisdom dalam kegiatan DR.
  • Peran aktif Indonesia pada berbagai pembahasan isu pengurangan risiko bencana di tingkat regional dan global, terutama Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) dan Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR). Dalam berbagai rangkaian pertemuan tersebut, kepemimpinan Indonesia ditunjukkan melalui partisipasinya di berbagai topik pembahasan, terutama: (i) Penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengurangan risiko bencana; (ii) Inklusi dan pengarusutamaan agenda pengurangan risiko bencana ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan; serta (iii) Pemberdayaan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia dalam upaya pengurangan risiko bencana.

  • Dalam kapasitas sebagai salah satu co-chair Group of Friends for Disaster Risk Reduction (GoF DRR), sejak tahun 2012 Indonesia aktif dalam memajukan isu PRB di tingkat global, terutama dalam kerangka PBB. Beberapa capaian utama GoF DRR diantaranya: (i) narasi yang kuat bagi integrasi PRB dalam kerangka Rio+20; (ii) pengarusutamaan PRB dalam kerangka Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan; (iii) integrasi dan koherensi PRB dalam berbagai kerangka pembangunan paska 2015 seperti Paris Climate Agreement, Addis Ababa Action Agenda dan The New Urban Agenda.

  • Beberapa hal yang dikedepankan Indonesia secara konsisten terkait isu pengurangan risiko bencana antara lain: (i) Pentingnya untuk menginklusi agenda pengurangan risiko bencana ke dalam agenda pembanguna berkelanjutan, (ii) Mendorong peningkatan kerja sama di tingkat regional dan global dalam rangka memperkuat kapasitas pengurangan risiko dan penanggulangan bencana negara-negara, dan (iii) Mendorong penguatan koordinasi dalam implementasi agenda pengurangan risiko dan penanggulangan bencana baik di tingkat nasional maupun lokal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.



Diplomasi dan Bantuan Kemanusiaan

Berdasarkan pengalaman Indonesia, penggunaan Soft Power melalui Diplomasi kemanusiaan telah terbukti efektif dan memberi dampak langsung terhadap upaya penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di negara-negara sahabat.


Diplomasi Kemanusiaan Indonesia telah menjadi elemen penting dalam politik luar negeri Indonesia, oleh karenanya perlu untuk terus dilaksanakan dan dikembangkan dengan mengedepankan added values. Dalam kaitan ini Diplomasi Kemanusiaan Indonesia dilakukan dengan mengedepankan sejumlah prinsip dasar, yaitu: (1) prinsip perlindungan HAM bagi masyarakat yang terkena krisis; (2) prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi dalam pemberian bantuan; (3) prinsip bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat terkena dampak; serta (4) penghormatan terhadap integritas nasional dan kedaulatan negara yang menghadapi krisis. Melalui pendekatan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan terbangun 'trust' dari negara dan masyarakat penerima bantuan terhadap Indonesia. Selanjutnya diharapkan bantuan kemanusiaan Indonesia dapat berkontribusi terhadap upaya pembangunan berkelanjutan di negara terkena dampak krisis dan bencana.


Implementasi diplomasi kemanusiaan Indonesia dilaksanakan melalui pendekatan bilateral, regional maupun multilateral. Sepanjang 2017 dan 2018, Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan kepada negara-negara sahabat yang terkena dampak krisis kemanusiaan seperti Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Afghanistan, Palestina, serta kontribusi rutin pada mekanisme pendanaan bantuan kemanusiaan PBB.


Kolaborasi antara Pemerintah dan non-pemerintah (akademisi, penggiat kemanusiaan, filantropis, dan faith and charity-based organizations) menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas Diplomasi Kemanusiaan Indonesia. Besarnya kebutuhan pendanaan diplomasi kemanusiaan seringkali dihadapkan pada keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah. Di sisi lain, aktor kemanusiaan non-pemerintah, meskipun memiliki jaringan yang luas dan crowd funding yang besar, sering kali menghadapi kendala dalam akses pendistribusian bantuan karena tidak melibatkan peran Pemerintah.



Bantuan Kemanusiaan kepada Pengungsi Palestina melalui UNRWA

Dalam upaya membantu meringankan penderitaan masyarakat Palestina yang tengah dilanda konflik berkepanjangan, Indonesia, melalui The United Nations Relief Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), secara aktif memberikan kontribusi. Dalam bentuk dukungan pendanaan sejak tahun 2009 – 2014 Pemerintah Indonesia telah mengkontribusikan sebesar USD 360.000. Pada tahun 2018, kontribusi rutin Indonesia ditingkatkan menjadi USD 100.000 setiap tahunnya.
 

Menanggapi krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi masyarakat Palestina, terutama pengungsi Palestina, pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia memberikan komitmen dukungan pendanaan, terutama bagi penyediaan pangan dan dukungan fasilitas kesehatan melalui UNRWA dengan nilai sebesar USD 1 juta.