Indonesia dan Hak Asasi Manusia

3/26/2019 Tuesday, March 26, 2019

​HAM di Indonesia

HAM sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/Universal Declaration on Human Rights (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.

Terdapat 8 (delapan) diantara 9 (sembilan) instrumen pokok HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu:

  • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (UU no. 7/1984);
  • Convention on the Rights of the Child (Keppres no. 36/1990), termasuk Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (UU no. 9/2012) dan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (UU no. 10 tahun 2012);
  • Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UU no. 5/1998);
  • International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 (UU no. 29/1999);
  • International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (UU no. 11/2005);
  • International Covenant on Civil and Political Rights (UU no. 12/2005);
  • Convention on the Rights of Persons With Disabilities (UU no.19/2011);
  • International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (UU no. 6/2012)

​Indonesia juga telah memiliki National Human Rights Institution (NHRI) yang independen dan sejalan dengan Paris Principles yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM RI) yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan UU no.39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM RI secara berkala menjalani review The Global Alliance Of National Human Rights Institutions (GANHRI) dan telah mendapat akreditasi A dari sejak tahun 2000 sampai saat ini.  ​

Sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi dan Program Aksi HAM Wina 1993/Vienna Declaration and Program of Action on Human Rights (VDPA), Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengimplementasikan empat Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), yaitu:​

  • untuk periode 1998-2003;
  • untuk periode 2004-2009;
  • untuk periode 2011-2014; dan
  • untuk periode 2015-2019 (sedang berjalan). 
​​Dalam perkembangannnya, penyusunan dan implementasi RANHAM RI tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat namun melibatkan juga Pemerintah Daerah. Pemri juga memiliki Sekretariat Bersama RANHAM untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi Aksi HAM RI.

HAM dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia
​Nilai-nilai HAM telah diintegrasikan sebagai bagian pokok pelaksanaan politik luar negeri melalui upaya pengarusutamaan, yang didasarkan pada:
  • Pelaksanaan kewajiban konstitusional, mengingat HAM sebagai nilai universal telah sepenuhnya diintegrasikan dalam Undang-Undang Dasar RI melalui amandemen dari tahun 1999 hingga 2002. Pemajuan dan perlindungan HAM dalam konteks ini dimaknai tidak hanya pada tataran nasional tapi juga tataran global.
  • Pemahaman bahwa HAM telah menjadi faktor penting dalam hubungan internasional, dan telah menjadi bagian alami dalam hubungan bilateral, regional maupun global.
  • Pemahaman bahwa polugri harus memproyeksikan perkembangan dinamis di bidang pemajuan dan perlindungan HAM pada tingkat nasional.
Indonesia aktif dalam membangun kerja sama dan kemitraan di bidang HAM dalam hubungan bilateral ataupun kerja sama multilateral pada tingkatan di kawasan ataupun global. Diplomasi HAM Indonesia memiliki tujuan 2 arah yang saling memperkuat, yaitu:

  • ikut serta dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM bersama pada tingkat regional dan global di bidang HAM, serta
  • memperkuat upaya nasional di bidang-bidang HAM melalui kerja sama internasional

 

Dalam hubungan bilateral, Indonesia telah memiliki forum dialog bilateral HAM reguler dengan sejumlah negara. Dalam tingkatan regional, Indonesia turut membentuk badan khusus HAM dalam kerangka kerjasama ASEAN dan OKI. Sedang dalam tataran global, Indonesia aktif dalam pembahasan berbagai isu HAM baik di dalam mekanisme HAM PBB maupun di luar mekanisme HAM PBB.


Link Terkait :