Isu Khusus

  • Indonesia dan Hak Asasi Manusia

    Selasa, 26 Mar 2019

    HAM sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/Universal Declaration on Human Rights (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Selengkapnya

  • Isu-Isu Kemanusiaan

    Selasa, 26 Mar 2019

    Pengungsi dan Pencari Suaka Penanganan pengungsi dan pencari suaka dilakukan melalui Desk Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan Perdagangan Manusia (P2LNPM) di bawah Kemenko Polhukam. Dalam koordinasinya dengan UNHCR dan IOM, Pemri memfasilitasi sekitar 13.840 pengungsi dan pencari suaka yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia terlepas dari status Indonesia yang bukan Negara Pihak Konvensi Pengungsi 1951. Selengkapnya

  • Dialog HAM Bilateral

    Selasa, 26 Mar 2019

    - Selengkapnya

  • Mekanisme HAM PBB

    Selasa, 26 Mar 2019

    Terdapat dua mekanisme HAM PBB yaitu: Charter based mechanism yaitu mekanisme pembahasan isu HAM di dalam persidangan intergovernmental berdasarkan pada Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Deklarasi dan Program Aksi Wina. Tidak ada pembatasan mengenai isu HAM yang dibahas di bawah charter-based mechanism. Mekanisme ini terdiri dari persidangan mengenai HAM di Komite II dan III Majelis Umum PBB, Persidangan Dewan HAM, Universal Periodic Review (UPR), dan Special Procedure Mandate Holders (SPMH); Selengkapnya

  • Isu Palestina

    Selasa, 29 Jan 2019

    Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang hingga kini belum merdeka. Pendudukan Israel atas Palestina masih berlangsung dan berbagai pelanggaran terhadap warga Palestina masih dilakukan. Secara bilateral, Palestina terus berupaya untuk menggalang pengakuan dari berbagai negara. Hingga 14 September 2015, tercatat 136 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara. Selengkapnya

  • Kejahatan Lintas Negara

    Selasa, 29 Jan 2019

    Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC. UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Selengkapnya

  • Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi Senjata Pemusnah Massal

    Selasa, 29 Jan 2019

    Bagian ini terdiri dari posisi Indonesia terhadap isu perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata pemusnah massal yang meliputi: senjata biologi, senjata kimia, dan senjata nuklir. Selengkapnya

  • Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

    Selasa, 29 Jan 2019

    United Nations Peacekeeping Operations (Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB/MPP PBB) merupakan "flagship enterprise" PBB yang dibentuk sebagai tool PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan data UN DPKO per 31 Oktober 2018, tercatat lebih dari 100 ribu personel dari 124 negara, baik dari unsur militer, polisi, maupun sipil, yang diterjunkan (deployed) di 14 MPP PBB. Dari aspek pendanaan, total anggaran MPP PBB untuk periode Juli 2018 s/d Juni 2019 adalah sebesar USD 6,69 milyar. Selengkapnya

 1 2 3